KENDARI, kompassultra.com – Polemik kegiatan perpisahan siswa kelas XII di MAN 1 Kendari terus menuai sorotan publik. Di tengah kontroversi soal biaya dan dugaan pelanggaran imbauan pemerintah, panitia penyelenggara justru memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media.
Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Senin (25/5/2026), Fahri yang disebut sebagai salah satu panitia memberikan jawaban singkat bernada tertutup.
“Lagi sibuk jangan ganggu, sudah selesai kegiatannya. Ini untuk apa kita bertanya, soalnya kegiatan kami juga selesai, tidak ada lagi urusan, maaf tidak bisa pak,” tulisnya dalam pesan tersebut.
Sikap panitia itu memicu tanda tanya publik terkait transparansi kegiatan yang sebelumnya ramai diperbincangkan karena adanya pungutan biaya hingga ratusan ribu rupiah kepada siswa.
Sebelumnya, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MAN 1 Kendari, Dr. Zulrahmat Togala, menegaskan bahwa kegiatan perpisahan bukan program resmi sekolah, melainkan murni inisiatif para siswa.
Menurutnya, pihak sekolah sejak awal telah melarang kegiatan tersebut lantaran adanya imbauan pemerintah mengenai pembatasan acara kelulusan yang dinilai berlebihan.
“Anak-anak datang ke saya untuk menyampaikan rencana perpisahan. Saya langsung bilang bahwa kegiatan itu dilarang karena sudah ada aturan dari pemerintah,” ujar Zulrahmat, Jumat (22/5/2026).
Namun, lanjut dia, para siswa terus mendesak agar kegiatan tetap dilaksanakan. Bahkan, para siswa disebut telah berkoordinasi dengan orang tua melalui wali kelas masing-masing.
Pihak sekolah akhirnya memilih mengizinkan kegiatan secara terbatas dengan alasan untuk mencegah siswa menggelar acara di luar pengawasan guru, seperti yang pernah terjadi sebelumnya di hotel.
“Tahun lalu kami larang total, tapi mereka malah buat acara sendiri di hotel. Itu yang kami khawatirkan,” katanya.
Sekolah kemudian menetapkan sejumlah syarat ketat, mulai dari pelaksanaan di lingkungan sekolah, berlangsung siang hari, hingga larangan konsep acara menyerupai pesta hotel.
Terkait biaya kegiatan yang disebut mencapai Rp315 ribu per siswa, Zulrahmat mengaku pihak sekolah justru meminta agar anggaran ditekan.
“Awalnya mereka ajukan Rp350 ribu, saya minta jangan lebih dari Rp300 ribu,” ungkapnya.
Meski demikian, polemik tetap berkembang di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan kegiatan tetap dilaksanakan meski sebelumnya telah disebut dilarang oleh pemerintah.
Minimnya keterbukaan dari panitia dinilai semakin memperkuat pertanyaan publik mengenai transparansi penggunaan dana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penggunaan anggaran, mekanisme pengumpulan dana, maupun alasan enggan memberikan keterangan kepada media.
Laporan: jems
