KENDARI, kompassultra.com – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan upaya eliminasi Tuberkulosis (TB) menuju target nasional tahun 2030 terus digencarkan. Namun, stigma masyarakat terhadap penderita TB dan HIV disebut masih menjadi hambatan serius dalam proses penanganan penyakit menular tersebut. Jumat (22/5/2026)
Kepala Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinkes Sultra, Rosmawati Rasyid, mengatakan meningkatnya angka temuan kasus TB bukan berarti kondisi semakin buruk, melainkan menunjukkan petugas kesehatan aktif melakukan pencarian dan pemeriksaan di tengah masyarakat.
“Semakin banyak ditemukan, itu justru bagus. Artinya teman-teman bekerja mencari kasus. Karena TB ini penyakit menular, satu orang bisa menularkan ke lima sampai enam orang tergantung kontak erat dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Data Dinkes Sultra mencatat pada tahun 2025 jumlah kasus TB mencapai 7.723 kasus, termasuk TB sensitif obat (TBSO) dan TB resisten obat (TBRO). Sementara hingga Mei 2026, jumlah kasus TB yang ditemukan telah mencapai lebih dari 2.000 kasus.
Rosmawati menjelaskan TBRO merupakan jenis TB yang tidak lagi mempan terhadap pengobatan standar sehingga membutuhkan penanganan khusus dengan masa pengobatan lebih lama.
Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan hanya pengobatan, tetapi juga stigma sosial yang membuat banyak penderita memilih menutup diri dan enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
“Stigma itu yang membuat mereka sembunyi dan tidak mau terbuka. Padahal kalau cepat ditemukan dan diobati, TB bisa sembuh,” katanya.
Ia menegaskan pasien TB wajib menjalani pengobatan rutin minimal enam bulan tanpa putus agar dapat sembuh total dan mencegah penularan lebih luas. Bahkan anggota keluarga yang melakukan kontak erat juga diwajibkan menjalani terapi pencegahan selama beberapa bulan.
Dinkes Sultra bersama puskesmas terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencegahan serta pengobatan TB secara tuntas. Namun rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan di lapangan.
Rosmawati menilai penanganan TB tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Faktor lingkungan, ekonomi, hingga kondisi tempat tinggal masyarakat turut mempengaruhi tingginya angka penularan.
“TB ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial. Rumah yang tidak layak, ventilasi buruk, lingkungan padat, itu semua mempengaruhi penyebaran,” jelasnya.
Selain TB, ia juga menyoroti kaitan erat antara TB dan HIV. Menurutnya, sebagian besar pasien HIV sangat rentan terinfeksi TB akibat menurunnya daya tahan tubuh.
“Kalau pasien HIV, hampir 95 persen pasti terkena TB. Tapi pasien TB belum tentu HIV,” ungkap Rosmawati.
Meski Sulawesi Tenggara belum termasuk daerah dengan kasus TB tertinggi di Indonesia, pemerintah tetap meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengucilkan penderita.
Ia berharap upaya penanggulangan TB dapat dilakukan secara bersama melalui koordinasi lintas sektor, sosialisasi kepada masyarakat, komunitas, hingga kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi.
“Yang paling penting itu PHBS kita, lingkungan kita. Kalau masyarakat paham pentingnya penanggulangan TB dan tidak memberikan stigma, pasien akan lebih cepat berobat dan peluang sembuh juga lebih besar,” tutupnya.
Laporan: redaksi
