Pimpin PPWI Sultra 2026–2031, Karmin Serukan Soliditas dan Peningkatan SDM
KENDARI, Kompassultra.com — Rapat pleno penetapan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2026–2031 resmi menetapkan kepengurusan baru untuk menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan, kamis (20/8/2026).
Ketua DPD PPWI Sultra terpilih, Karmin, S.H., menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan menghindari gesekan antaranggota. Ia berharap kepengurusan baru mampu membawa PPWI semakin baik serta mendapat tempat di tengah masyarakat.
“Harapan saya selaku ketua yang baru, semoga PPWI tetap berjalan seperti yang dulu. Teman-teman tetap kompak dan saling menjaga. Yang paling kita harapkan, jangan lagi terjadi gesek-mengesek di antara kita,” ujar Karmin.
Menurutnya, seluruh pengurus dan anggota memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga nama baik organisasi, sehingga keberadaan PPWI dapat diterima masyarakat luas, khususnya di Sultra.
Karmin menjelaskan, pleno tersebut baru menetapkan struktur kepengurusan DPD PPWI Sultra. Sementara pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota akan dibahas melalui rapat tersendiri.
Rapat pleno diikuti sekitar 40 anggota. Adapun pengukuhan kepengurusan baru dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Jakarta.
Karmin juga menargetkan peningkatan jumlah anggota sekaligus kualitas dan profesionalisme pewarta warga di Sultra.
“Harapan saya dan teman-teman yang ada sekarang ini, kita bangkitkan lagi agar pewarta warga bertambah, sehingga profesionalisme PPWI ke depan bisa semakin baik dan semakin diterima masyarakat luas,” katanya.
Terkait kepemimpinan sebelumnya, Karmin menyatakan kepengurusan baru akan melanjutkan berbagai program positif yang telah dijalankan Pasongo, sembari melakukan perbaikan untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik.
Salah satu prioritas utama periode 2026–2031 adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM). Karmin menilai pewarta perlu terus mendapat pembekalan, khususnya bagi mereka yang melakukan peliputan hukum dan kriminal yang memiliki risiko tinggi.
“Yang utama adalah peningkatan sumber daya manusianya. Wartawan harus selalu kita bekali, apalagi yang melakukan liputan-liputan khusus, terutama hukum dan kriminal, karena risikonya sangat berat,” ujarnya.
Selain peningkatan kapasitas dan profesionalisme, kesejahteraan anggota juga menjadi perhatian kepengurusan baru.
“Yang kedua tentu kesejahteraan,” pungkasnya.(Red)
