Mosi Tidak Percaya Guncang Taekwondo Sultra, PBTI Diminta Turun Tangan
KENDARI, Kompassultra.com — Sejumlah pelatih klub Taekwondo se-Kota Kendari menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (Pengprov TI) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pernyataan sikap tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 036/TI-SULTRA/VIII/2026 tentang pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Pengkot TI Kota Kendari.
Para pelatih menilai penerbitan SK tersebut perlu ditinjau dari aspek formil maupun materiil. Mereka mempertanyakan dasar penerbitan SK yang disebut mengacu pada hasil rapat Pengprov TI Sultra pada 13 Mei 2026.
Menurut mereka, dalam rapat tersebut tidak terdapat pembahasan mengenai pengangkatan Plt Pengkot TI Kota Kendari.
“Jika benar rapat tidak membahas Plt, maka SK tersebut perlu dipertanyakan secara prosedural. Kami meminta PBTI melakukan pemeriksaan internal terhadap proses penerbitan SK ini,” ujar salah seorang perwakilan pelatih.
Soroti Figur Plt
Selain mempersoalkan proses penerbitan SK, para pelatih juga menyoroti figur yang ditunjuk sebagai Plt Pengkot TI Kota Kendari.
Mereka menyampaikan adanya dugaan persoalan terkait pengelolaan anggaran serta pungutan dalam proses Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) yang disebut berkaitan dengan unsur kepengurusan sebelumnya.
Atas hal tersebut, para pelatih meminta dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi melalui mekanisme organisasi. Mereka menegaskan dugaan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan yang sesuai.
Para pelatih juga mempertanyakan masa jabatan Plt yang ditetapkan selama enam bulan. Menurut mereka, status pelaksana tugas semestinya bersifat sementara dan diarahkan untuk memastikan roda organisasi berjalan hingga terbentuk kepengurusan definitif.
KONI Kota Kendari Jadi Fasilitator
Polemik internal Taekwondo Kota Kendari turut mendapat perhatian KONI Kota Kendari, terutama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sultra 2026.
Ketua KONI Kota Kendari, LM Rajab Jinik, mengatakan pihaknya telah menerima surat aduan dari sejumlah dojang yang menyampaikan keberatan terhadap kondisi organisasi Taekwondo di Kota Kendari.
“Kami berdiri sebagai penengah dan fasilitator,” kata Rajab saat dikonfirmasi, Senin (5/10/2026).
KONI Kota Kendari kemudian memfasilitasi pertemuan antara pihak Plt dan para pelatih yang menyampaikan mosi tidak percaya. Pertemuan digelar di Kantor Sekretariat KONI Kota Kendari, Selasa (6/10/2026).
Namun, menurut para pelatih, Plt Pengkot TI Kota Kendari tidak menghadiri pertemuan tersebut dan menunjuk Marianus Patora sebagai perwakilan sekretariat Plt TI Kota Kendari.
Para pelatih juga menyampaikan keberatan terhadap keputusan perwakilan tersebut yang meninggalkan forum pertemuan.
Minta SK Plt Dicabut
Dalam pernyataan sikapnya, para pelatih meminta Pengprov TI Sultra membatalkan SK Plt Pengkot TI Kota Kendari dan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Kota (Musko) secara transparan serta demokratis.
Mereka juga meminta agar, jika diperlukan, caretaker berasal dari pihak yang dinilai netral dan tidak memiliki konflik kepentingan.
Selain itu, para pelatih meminta PBTI dan KONI Sultra melakukan supervisi terhadap persoalan internal yang terjadi di tubuh Pengprov TI Sultra dan Pengkot TI Kota Kendari.
“Kami berharap kepada KONI Kota Kendari dan Pengprov TI Sulawesi Tenggara untuk mencabut secepatnya SK Plt TI Kota Kendari,” ujar perwakilan pelatih.
Para pelatih menyatakan akan meneruskan persoalan tersebut kepada PBTI di Jakarta untuk mendapatkan penanganan sesuai mekanisme organisasi.
Mereka berharap persoalan internal tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan sesuai aturan, sehingga tidak mengganggu pembinaan atlet maupun persiapan menghadapi Porprov XV Sultra 2026.
Hingga berita ini ditulis, media ini masih berupaya meminta konfirmasi dari Pengprov TI Sultra, Plt Pengkot TI Kota Kendari, serta pihak terkait lainnya.
Laporan: Jems
