KENDARI, Kompassultra.com – Aliansi Pionir Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi penyampaian aspirasi di Perempatan Kampus Universitas Halu Oleo (UHO), Kota Kendari, Kamis malam (18/6/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Dalam orasinya, Faraz, mahasiswa Fakultas Hukum UHO, menegaskan bahwa gerakan tersebut lahir dari panggilan moral mahasiswa untuk menyuarakan kepentingan rakyat, bukan karena kepentingan kelompok maupun ambisi pribadi. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah saat ini perlu mendapat perhatian karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Aksi berlangsung dengan suasana tegas dan penuh simbol perlawanan. Massa membakar ratusan ban di lokasi aksi yang menyebabkan arus lalu lintas di sekitar kampus mengalami kemacetan panjang. Menanggapi hal itu, Faraz menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Dalam tuntutannya, Aliansi Pionir Sultra menyoroti sejumlah isu, mulai dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax, melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa aksi menilai program MBG perlu diawasi secara ketat agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan terhindar dari potensi penyimpangan anggaran.
Mahasiswa Pendidikan Sejarah UHO, Sazkya Pratiwi Sakir, turut menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, kewajiban mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan bagi calon pengelola koperasi dinilai tidak relevan dengan kebutuhan kompetensi manajemen perkoperasian dan berpotensi mendorong militerisasi ruang sipil.
Selain itu, ia menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih menyisakan berbagai persoalan tata kelola dan efisiensi anggaran yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aliansi Pionir Sultra juga menyatakan penolakan terhadap militerisasi ruang sipil dan rencana pembentukan struktur teritorial TNI di Sulawesi Tenggara. Terkait kenaikan harga BBM, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempertimbangkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) apabila harga Pertamax tidak dapat diturunkan kembali.
Selain isu ekonomi, massa aksi turut menyoroti pentingnya kepastian hukum sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Mereka menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar berorientasi pada pencitraan.
Faraz menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Kendari atas terganggunya aktivitas akibat aksi tersebut.
“Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Kendari apabila aksi ini mengganggu aktivitas. Namun apa yang kami perjuangkan bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Aliansi Pionir Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik secara kritis, konstruktif, dan konstitusional. Bahkan, mereka berencana melanjutkan aksi dalam beberapa hari ke depan hingga tuntutan yang disampaikan mendapat perhatian dan respons dari pemerintah.(Jems)
