Serap Aspirasi Warga Konsel, Ridwan Bae Dorong Percepatan Infrastruktur dan Kereta Api Sultra
Konsel, Kompassultra.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, memaparkan sejumlah program pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tenggara (Sultra) saat melakukan kunjungan kerja di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sabtu (26/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Bae menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian Komisi V DPR RI, mulai dari pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, perhubungan, hingga rencana pembangunan kereta api di Sultra.
Menurut Ridwan Bae, Komisi V DPR RI terus mengawal pembangunan infrastruktur melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.
“Banyak hal yang kita lakukan di bidang sumber daya air. Ada bendungan, irigasi, bendung, embung, P3TGAI, penanganan abrasi, dan normalisasi sungai,” kata Ridwan Bae.
Ia menyebut Bendungan Ladongi dan Bendungan Ameroro sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur sumber daya air di Sultra. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan Bendungan Pelosika untuk mendukung ketersediaan air dan kebutuhan masyarakat.
Ridwan Bae menyebut nilai pembangunan Bendungan Pelosika diperkirakan mencapai sekitar Rp11,8 triliun. Menurutnya, skema pembiayaan proyek tersebut sempat mengalami penyesuaian seiring perubahan kebijakan pemerintah.
“Pelosika itu bukan hanya Rp9 triliun atau Rp10 triliun, tetapi sekitar Rp11,8 triliun,” ujarnya.
Ia mengatakan proses pembangunan Bendungan Pelosika saat ini masih berjalan melalui tahapan pembiayaan. Ridwan Bae juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum memberikan perhatian terhadap kelanjutan proyek tersebut.
Selain pembangunan bendungan, Ridwan Bae menyoroti persoalan kekeringan yang berdampak pada lahan pertanian. Ia mendorong pembangunan sistem pengairan yang mampu menjaga ketersediaan air secara berkelanjutan.
“Bukan hanya menyelesaikan sementara. Saya minta diselesaikan, termasuk bagaimana mengatasi supaya kalau terjadi lagi tahun depan atau dua-tiga tahun yang akan datang, kekeringan tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Di sektor konektivitas, Ridwan Bae mengatakan pihaknya terus mendorong pembangunan jalan dan jembatan, termasuk rencana pembangunan jembatan penghubung antarpulau di Sultra.
Menurutnya, peningkatan konektivitas akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi berbagai komoditas, seperti hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kelautan.
“Kalau ada jembatan penghubung, maka ekonomi kita akan melejit. Di sisi lain, masyarakat dalam perjalanan juga akan mendapatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan,” katanya.
Ridwan Bae juga menyebut rencana pembangunan kereta api di Sultra masih dalam tahap perencanaan trase.
“Kereta api juga menjadi kejaran saya. Sekarang ini baru sampai pada perencanaan trase,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur perlu disesuaikan dengan potensi ekonomi daerah agar konektivitas yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Bae menjelaskan peran anggota DPR RI dalam pembangunan daerah. Menurutnya, anggota DPR bukan sebagai eksekutor proyek, melainkan menyerap aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui pemerintah.
“Anggota dewan itu bukan eksekutor. Anggota dewan hanya memperjuangkan dan meyakinkan pemerintah agar kebutuhan masyarakat segera dibangun di wilayah itu,” katanya.
Ia menjelaskan Komisi V DPR RI memiliki sejumlah mitra kerja, termasuk kementerian yang menangani bidang pekerjaan umum dan perhubungan. Karena itu, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.
Ridwan Bae juga membuka ruang bagi masyarakat yang membutuhkan fasilitas sanitasi, termasuk pembangunan MCK untuk masjid dan pesantren.
“Kalau ada pesantren atau masjid yang tidak punya kamar mandi, sampaikan kepada saya. Kalau memang memenuhi ketentuan, akan kita perjuangkan,” imbuhnya.
Selain sanitasi, ia menyebut program bedah rumah sebagai salah satu bentuk bantuan yang dapat diusulkan masyarakat. Menurutnya, kunjungan langsung penting agar kebutuhan warga dapat diketahui secara lebih jelas.
“Bapak mengusul, saya memperjuangkan. Tentunya menteri yang menentukan. Tetapi kalau kita perjuangkan dengan komunikasi yang baik, insyaallah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa kita upayakan,” jelasnya.
Ridwan Bae mengatakan kunjungannya ke Konawe Selatan merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja sekaligus menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Ia mengajak masyarakat menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung agar dapat diperjuangkan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Lebih baik kita berdialog, kemudian sampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu yang akan kita perjuangkan,” pungkasnya.
Laporan: Jems
