Kompassultra.com – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyelidiki penerbitan tujuh Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru di Kabupaten Konawe Utara (Konut). Penerbitan izin tersebut dinilai janggal dan diduga bertentangan dengan kebijakan moratorium pemerintah pusat.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan tujuh IUP tersebut kembali menjadi sorotan setelah muncul dalam sistem Monitoring Minerba Online (MOMI) atau peta Minerba.
Dari tujuh izin tersebut, lima di antaranya merupakan IUP nikel dan dua lainnya IUP batuan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun perusahaan yang tercatat memiliki IUP tersebut yakni:
PT Karya Putra Kontara (KPK), IUP Nikel seluas 7.672 hektare.
PT Karya Energi Makmur (KEM), IUP Nikel seluas 3.803 hektare.
PT Energi Prima Sentosa (EPS), IUP Nikel seluas 3.638 hektare.
PT Karunia Sejahtera Mandiri (KSM), IUP Nikel seluas 560 hektare.
PT Patowonua Cipta Mandiri (PCM), IUP Nikel seluas 197 hektare.
PT Sutra Jaya Makmur (SJM), IUP Batuan seluas 7.588,54 hektare.
PT Bumi Tambang Pratama (BTP), IUP Batuan seluas 470 hektare.
Hendro mengungkapkan, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran moratorium penerbitan IUP baru. Dia juga menyoroti lokasi sebagian besar wilayah izin yang disebut berada di kawasan yang pernah dilanda banjir bandang pada 2019.
Menurutnya, seluruh proses penerbitan tujuh IUP tersebut perlu ditelusuri, mulai dari tahapan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga kelengkapan dokumen perizinan.
“IUP-IUP ini wajib diselidiki, mulai dari proses lelang WIUP hingga penerbitan perizinan yang lengkap dan resmi,” kata Hendro kepada media ini, Sabtu (7/11/2026).
Dia menyebut sejumlah dokumen yang perlu diperiksa di antaranya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), izin lingkungan, IUP Eksplorasi hingga IUP Operasi Produksi.
Hendro menduga perlu dipastikan apakah seluruh tahapan penerbitan izin telah dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah atau justru terdapat proses yang dilewati.
“Ini yang wajib diselidiki. Jangan sampai IUP-IUP ini merupakan hasil by pass atau diterbitkan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Sebagai putra daerah Konawe Utara, Hendro menyatakan menolak penerbitan tujuh IUP tersebut. Dia juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI segera mencabut izin yang dimaksud.
“Kami meminta dengan tegas agar Kementerian ESDM RI segera mencabut tujuh IUP baru tersebut,” tegasnya.
Hendro menegaskan, pihaknya tidak menolak investasi yang masuk ke Konawe Utara. Namun, menurutnya, keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas dalam setiap kegiatan pembangunan.
Dia mengingatkan Konawe Utara pernah mengalami banjir bandang pada 2019. Hendro menyebut eksploitasi alam secara besar-besaran untuk kepentingan pertambangan menjadi salah satu faktor yang menurut sejumlah ahli perlu diperhatikan dalam persoalan bencana tersebut.
“Apa gunanya investasi kalau keselamatan rakyat justru terancam. Dalam hukum kami diajarkan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Hendro memastikan Ampuh Sultra akan segera melaporkan persoalan tujuh IUP tersebut secara resmi kepada Kejagung RI dan Kementerian ESDM.
Laporan itu dimaksudkan agar aparat penegak hukum dan instansi terkait menelusuri asal-usul dokumen perizinan hingga ketujuh IUP tersebut muncul dalam sistem MOMI Minerba.
“Dalam waktu dekat kami akan melaporkannya agar segera diselidiki, termasuk dari mana dokumen perizinan mereka berasal hingga bisa muncul secara tiba-tiba dalam sistem MOMI Minerba,” pungkasnya.
Laporan: Jems

















Komentar