Kompassultra.com – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Korupsi (AMPK) Sulawesi Tenggara mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan Polda Sultra mengusut dugaan penyimpangan pengadaan benih kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).
Desakan tersebut menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait realisasi pengadaan benih kakao senilai Rp3,36 miliar yang telah dibayarkan lunas, tetapi masih menyisakan persoalan dalam penyalurannya kepada kelompok tani.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Ketua Kelompok Tani Ckr di Kecamatan Batu Putih mengaku hanya menerima 5.000 batang benih. Sementara itu, dokumen berita acara serah terima mencatat sebanyak 9.000 batang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, terdapat selisih 4.000 batang benih senilai Rp52.340.280 yang belum diterima kelompok tani hingga 11 April 2026.
Selain kekurangan penyaluran, BPK juga menemukan lebih dari 1.000 batang benih mati senilai Rp13.085.070 yang belum diganti.
Persoalan serupa ditemukan pada kelompok tani lainnya. Kelompok Tani TBL 1 tercatat memiliki 494 batang benih mati senilai Rp6.464.024,58 yang belum mendapatkan penggantian. Sedangkan Kelompok Tani MB mengalami sekitar 450 batang benih mati senilai Rp5.888.281,50 yang juga belum diganti.
BPK turut mengungkap persoalan benih pengganti yang disebut telah diterima Mantri Perkebunan Kecamatan Wawo. Namun, bukti penyerahan benih tersebut kepada kelompok tani penerima tidak dapat ditunjukkan.
Temuan tersebut menjadi sorotan AMPK Sultra karena terdapat perbedaan antara dokumen administrasi dengan pengakuan penerima bantuan di lapangan.
Tak hanya itu, BPK juga mencatat keterlambatan distribusi benih kakao sambung pucuk selama 67 hari kalender. Keterlambatan tersebut menimbulkan konsekuensi denda sebesar Rp225.618.572, berdasarkan ketentuan kontrak sebesar 1/1.000 nilai kontrak per hari keterlambatan.
Keterlambatan distribusi disebut berkaitan dengan permintaan penundaan penyaluran akibat kondisi musim kemarau. Meski demikian, AMPK Sultra menilai alasan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan kontrak dan tidak serta-merta menghapus kewajiban penyedia.
AMPK Sultra meminta aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.
Mereka mendesak Kejati Sultra dan Polda Sultra segera memanggil serta memeriksa Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pimpinan CV WMC selaku penyedia, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dan distribusi.
Aparat juga diminta menelusuri kekurangan 4.000 batang benih pada Kelompok Tani Ckr, benih mati yang belum diganti, keberadaan benih pengganti, serta memastikan penyelesaian denda keterlambatan Rp225.618.572 sesuai ketentuan.
Penanggung Jawab Aksi AMPK Sultra, Laode Muh Ahmad Syawal, menegaskan pihaknya akan mengawal persoalan tersebut melalui pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum.
“Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik dokumen administrasi maupun jabatan. Jika ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana, kami mendesak agar pihak yang bertanggung jawab diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” Kata Ahmad Syawal, Jumat (20/11/2026.
Dia menilai program bantuan yang diperuntukkan bagi petani harus benar-benar direalisasikan sesuai jumlah dan kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak.
“Jangan sampai program untuk membantu petani hanya terpenuhi di atas kertas, sementara hak kelompok tani dipertanyakan dan anggaran negara sudah dibayarkan sepenuhnya,” tambahnya.
AMPK Sultra juga meminta aparat penegak hukum mendalami temuan tersebut berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kemungkinan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila ditemukan unsur pidana.
Hingga berita ini disusun, dugaan penyimpangan tersebut masih berupa persoalan yang didorong untuk didalami oleh aparat penegak hukum. Pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan AMPK Sultra tetap diberi ruang untuk memberikan klarifikasi.
Laporan: Jems

















Komentar