Kompassultra.com – Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara (FKPMI Sultra) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (18/11/2026).
Dalam aksinya, massa mendesak Kejati Sultra menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi megaproyek pembangunan Bandara Kolaka Utara (Kolut) yang disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp 9,7 miliar berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Koordinator Lapangan (Korlap) FKPMI Sultra, Dhonal, mengatakan pihaknya mempertanyakan kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut. Dia menilai aparat penegak hukum perlu mengusut pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam proyek tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Temuan BPK pada saat itu Rp 9,7 miliar. Sampai hari ini kami menganggap bahwa tidak ada kepastian hukum yang jelas terhadap aktor-aktor di balik kasus tersebut. Sehingga kami datang di Kejati Sultra ini menuntut keadilan yang seadil-adilnya terhadap para diduga pelaku korupsi megaproyek bandara tersebut,” ujar Dhonal di Kantor Kejati Sultra.
Dhonal mengatakan pihaknya mendukung komitmen Presiden RI dan Jaksa Agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya, penanganan perkara korupsi harus dilakukan secara serius, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Selain meminta penuntasan perkara, FKPMI Sultra juga mendesak Kejati memanggil Wakil Bupati Kolaka Utara yang saat proyek tersebut berlangsung disebut menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dhonal menilai posisi tersebut perlu didalami, terutama berkaitan dengan proses penganggaran dan temuan BPK pada proyek infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa.
“Beliau adalah selaku Ketua Tim TAPD, dalam hal ini beliaulah yang bertanggung jawab terhadap temuan-temuan BPK, baik dalam bentuk temuan proyek infrastruktur maupun temuan pengadaan barang dan jasa. Dia harus bertanggung jawab, sehingga saya juga meminta beliau harus dihadirkan dan diadili juga kalau memang terbukti patut untuk kita hukum,” tegasnya.
FKPMI Sultra berharap Kejati segera merespons tuntutan mereka dengan melakukan pendalaman terhadap perkara pembangunan Bandara Kolaka Utara. Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengungkap pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.
Massa menegaskan penanganan dugaan korupsi megaproyek Bandara Kolaka Utara harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Mereka berharap kerugian negara yang disebut dalam temuan BPK dapat dipertanggungjawabkan melalui proses hukum.
Laporan: Jems

















Komentar