Kompassultra.com — Forum Pemuda Pemudi Bombana (FPPB) mengawal aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan penghubung Desa Toari menuju Desa Bambamolingku dan Desa Analere, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/12026).
Ketua Umum FPPB, Andi Zulkifli, melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana melalui Bidang Bina Marga untuk memastikan status administratif jalan tersebut sebagai dasar penanganan lebih lanjut.
Andi Zulkifli mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Desa Bambamolingku yang mengeluhkan kondisi jalan rusak parah hingga menghambat mobilitas warga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kejelasan status jalan penting untuk memastikan kewenangan penanganan serta mengidentifikasi kemungkinan kendala administratif sebelum pemerintah mempertimbangkan peningkatan infrastruktur tersebut.
“Pemuda harus bergerak dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Aspirasi warga harus dikawal agar tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan,” ujar Andi Zulkifli.
Ia mengungkapkan, warga setempat selama ini kerap bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak menggunakan peralatan dan kemampuan seadanya.
FPPB mengapresiasi semangat masyarakat tersebut, tetapi berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan jalan yang layak, aman, dan mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi warga.
FPPB juga mendorong pemerataan pembangunan agar masyarakat di wilayah pelosok mendapatkan perhatian yang proporsional, tidak hanya kawasan yang dekat dengan pusat pemerintahan.
“Pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari kemajuan wilayah dekat pusat pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di daerah terpencil menikmati akses jalan yang layak dan aman,” tegasnya.
FPPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat melalui koordinasi dan komunikasi konstruktif dengan pemerintah, sehingga persoalan infrastruktur di wilayah pelosok Bombana mendapat kejelasan dan tindak lanjut sesuai kewenangan serta prioritas pembangunan daerah.
Laporan: Tim

















Komentar