Kompassultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari meraih penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara (Sultra) atas inisiatif perlindungan pekerja rentan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) terbanyak se-Sultra tahun 2026.
Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, dalam Rapat Koordinasi Sekda Kabupaten/Kota se-Sultra terkait percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya Pemkot Kendari memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan melalui kolaborasi dengan dunia usaha.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Program tersebut menyasar masyarakat pekerja yang memiliki risiko sosial dan ekonomi, terutama pekerja sektor informal yang selama ini membutuhkan akses perlindungan jaminan sosial.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Ramadhan, memaparkan capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sultra.
Berdasarkan data per 15 November 2026, jumlah pekerja yang telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 378.274 orang atau 32,12 persen dari total potensi pekerja.
Sementara itu, target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) tahun 2026 mencapai 835.802 pekerja atau 70,97 persen.
Capaian tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Sultra.
Penjabat Sekda Provinsi Sultra, Muhammad Fadlansyah, dalam arahannya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat upaya percepatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dia menekankan sejumlah langkah strategis, mulai dari kepastian penganggaran melalui APBD 2027, validasi data penerima manfaat, penguatan regulasi hingga memastikan status kepesertaan pekerja tetap aktif.
Perhatian khusus juga diminta diberikan kepada kelompok pekerja rentan, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM, pekerja informal hingga pekerja harian lepas.
Selain itu, pekerja yang terlibat dalam proyek jasa konstruksi pemerintah juga didorong mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bagi Pemkot Kendari, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperluas kolaborasi dengan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui program perlindungan tersebut, pekerja diharapkan mendapatkan jaminan atas risiko kecelakaan kerja maupun kematian sehingga dapat memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja dan keluarganya.
Laporan: Jems

















Komentar