Kompassultra.com – Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (IMALAK SULTRA), Ali Sabarno, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara segera memberikan kepastian hukum terkait kasus dugaan penambangan ilegal di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yang menyeret Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sultra, Suparjo, S.Pd., M.Si.
Ali meminta Kejati Sultra segera menuntaskan penanganan perkara tersebut, termasuk mempertimbangkan penahanan Suparjo apabila persyaratan hukum telah terpenuhi.
Menurut Ali, Suparjo yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra seharusnya mendapatkan kepastian terkait kelanjutan proses hukumnya. Dia menilai penanganan perkara yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mempertanyakan keseriusan Kejati Sultra. Suparjo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra. Lantas, mengapa proses hukumnya masih terkesan jalan di tempat? Jangan sampai perkara ini terus menggantung tanpa kepastian,” tegas Ali.
Ali juga menyoroti informasi mengenai berkas perkara yang disebut berulang kali dikembalikan antara penyidik dan jaksa. Dia meminta Kejati Sultra menjelaskan secara terbuka kendala yang menyebabkan perkara tersebut belum berlanjut ke tahap penuntutan.
Dia mempertanyakan apakah pengembalian berkas berkaitan dengan kekurangan syarat formil maupun materiil, termasuk persoalan dokumen perizinan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
“Kalau memang ada kekurangan berkas, jelaskan secara terbuka apa yang kurang dan apa langkah yang sudah dilakukan. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya,” ujarnya.
Ali menegaskan jabatan Suparjo sebagai pimpinan fraksi di DPRD Sultra tidak boleh memengaruhi proses penegakan hukum. Dia meminta kejaksaan memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan tanpa perlakuan berbeda.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa seorang pejabat publik mendapatkan perlakuan berbeda di hadapan hukum. Jabatan sebagai pimpinan fraksi DPRD bukan alasan untuk mendapatkan keistimewaan,” katanya.
Selain itu, IMALAK SULTRA meminta Kejati Sultra membuka perkembangan penanganan perkara, termasuk konstruksi dugaan tindak pidana, legalitas aktivitas pertambangan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti.
Ali mengatakan proses hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Kejelasan tahapan penanganan perkara, mulai dari penelitian berkas, pemenuhan petunjuk jaksa hingga pelimpahan ke pengadilan, harus disampaikan kepada masyarakat.
“Kami meminta Kajati Sultra mengevaluasi penanganan perkara ini. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran prosedur, harus ada pemeriksaan internal dan tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.
IMALAK SULTRA bahkan menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejati Sultra apabila tidak ada penjelasan dan perkembangan konkret terkait perkara tersebut.
Ali menyebut rencana aksi itu merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya meminta transparansi penegakan hukum.
“Kami akan datang ke Kejati Sultra untuk mempertanyakan langsung perkembangan perkara ini. Jangan biarkan kasus dugaan tambang ilegal yang menyeret seorang pejabat publik terus menggantung. Kami menuntut kepastian hukum dan transparansi,” ujarnya.
Meski demikian, Ali menegaskan pihaknya tidak meminta kejaksaan mengabaikan prosedur hukum. Dia hanya meminta agar proses penanganan perkara tidak berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Jika alasan dan syarat penahanan telah terpenuhi, segera lakukan penahanan. Jika berkas sudah lengkap, segera limpahkan perkara ke pengadilan. Jangan ada pembiaran,” tutup Ali.
Penetapan Suparjo sebagai tersangka tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya harus dibuktikan melalui proses peradilan hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Laporan: Jems

















Komentar