Kompassultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka memperpanjang masa kerja 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Sultra. Sementara itu, sebanyak 116 PPPK lainnya tidak mendapatkan perpanjangan kontrak.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja tersebut dilakukan dalam rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).
Gubernur menyerahkan SK secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu dengan didampingi Pj Sekda dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Perpanjangan masa kerja tersebut berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Dari total 2.489 PPPK yang diperpanjang, terdiri atas 1.090 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis.
Sementara 116 PPPK yang tidak diperpanjang terdiri atas 110 tenaga teknis dan 6 tenaga guru.
Andi Sumangerukka menjelaskan, terdapat sejumlah alasan tidak diperpanjangnya masa kerja ratusan PPPK tersebut. Di antaranya, tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, dan 40 orang mengundurkan diri.
Selain itu, sebanyak 68 orang tidak diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.
Dalam sambutannya, Gubernur meminta para PPPK yang menerima SK perpanjangan agar menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian.
Menurutnya, nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status kepegawaian maupun lamanya masa kerja, tetapi dari ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar memahami bahwa jabatan dan kewenangan yang dimiliki merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
“Setiap ASN harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Gubernur meminta seluruh aparatur menjaga disiplin, integritas, etika, dan profesionalisme. Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang produktif, responsif, serta berorientasi pada hasil.
Tak hanya soal kedisiplinan pegawai, Andi Sumangerukka turut menyoroti realisasi anggaran Pemprov Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, seluruh kepala OPD diminta mempercepat program dan kegiatan yang belum terselesaikan serta menuntaskan berbagai kendala di lapangan.
Bahkan, Gubernur menegaskan akan mengevaluasi realisasi anggaran dan kinerja pimpinan OPD apabila hingga 18 Desember 2026 capaian anggaran belum mencapai 80 persen.
Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan anggaran, tetapi juga kemampuan pimpinan OPD dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Ia menegaskan setiap program pemerintah harus disusun melalui perencanaan matang, memiliki target terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur mengingatkan agar keterbatasan waktu menjelang akhir tahun tidak menjadi alasan bagi OPD untuk mengerjakan program secara tergesa-gesa hingga mengabaikan kualitas pekerjaan.
Menurutnya, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan amanah dan harapan masyarakat yang harus diwujudkan melalui program pembangunan.
Di akhir sambutannya, ia meminta seluruh kepala OPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai, termasuk PPPK Paruh Waktu, dengan memastikan setiap pegawai memiliki tugas, tanggung jawab, dan target kerja yang jelas.
Ia berharap seluruh ASN menjadikan status kepegawaian sebagai jalan pengabdian untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan mendorong kemajuan Sulawesi Tenggara.
Laporan: Jems

















Komentar