BANUSA Minta Kejagung Telusuri 3 Kali Suspend IUP PT BSJ dan KAA di Sultra

- Penulis

Selasa, 10 November 2026 - 21:00 WITA

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kompassultra.com – Barisan Aktivis Nusantara (BANUSA) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri proses penerbitan status suspend terhadap izin usaha pertambangan (IUP) PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Karya Alam Abadi (KAA) di Sulawesi Tenggara (Sultra). BANUSA menyoroti status suspend kedua perusahaan yang disebut telah diterbitkan hingga tiga kali.

BANUSA menduga terdapat sejumlah proses administrasi dan pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra yang perlu diperiksa. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk mengetahui pihak yang mengusulkan, melakukan verifikasi, memberikan rekomendasi teknis hingga menyetujui keputusan.

Sorotan itu muncul setelah Kejagung dalam konferensi pers pada 6 November 2026 mengungkap keterkaitan enam perusahaan dengan Arif Kurniawan, yang dikenal dengan julukan ‘Raja Nikel’. Keenam perusahaan tersebut yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam keterangannya, Kejagung menyebut IUP Eksplorasi PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015. Hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan itu sempat ditolak karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.

Namun, penolakan tersebut kemudian dicabut dan kedua perusahaan disebut memperoleh status suspend hingga tiga kali.

Ketua Umum sekaligus Koordinator Pusat BANUSA, Andi Zulkifli, mengatakan rangkaian keputusan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan dokumen dan kewenangan pejabat pada saat keputusan diterbitkan.

“Yang harus dibuka adalah bagaimana keputusan itu bisa terbit sampai tiga kali. Siapa yang mengusulkan, siapa yang memeriksa, siapa yang memberikan rekomendasi teknis, dan siapa yang mengambil keputusan akhir. Semua harus diuji berdasarkan dokumen dan kewenangan pada saat itu,” kata Andi.

BANUSA Soroti Pejabat Dinas ESDM Sultra

Andi menyebut penelusuran perlu mencakup pejabat yang menjabat pada periode penerbitan masing-masing keputusan suspend.

Di antaranya Burhanuddin yang diketahui menjabat Kepala Dinas ESDM Sultra hingga 27 November 2017. Selanjutnya, Andi Makkawaru menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Sultra sejak November 2017 hingga Januari 2019.

Menurut BANUSA, masa jabatan kedua pejabat tersebut perlu dicocokkan dengan tanggal penerbitan, proses persetujuan, serta pihak yang menandatangani tiga keputusan suspend tersebut.

Selain pejabat struktural, BANUSA juga meminta peran jajaran teknis ditelusuri. Nama Nining Rahmatia, yang disebut pernah menjabat Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara, serta Muhammad Hasbullah Idris yang menjabat Kepala Bidang Minerba, turut menjadi bagian dari penelusuran yang diminta.

BANUSA menegaskan penyebutan nama-nama tersebut bukan merupakan tuduhan keterlibatan dalam tindak pidana. Penelusuran diperlukan untuk memastikan sejauh mana kewenangan masing-masing dalam proses administrasi penerbitan keputusan.

Minta Dugaan Keterkaitan Raja Nikel Didalami

Selain proses administrasi, BANUSA meminta Kejagung mendalami kemungkinan adanya komunikasi, intervensi, atau kepentingan tertentu yang memengaruhi proses penerbitan status suspend PT BSJ dan PT KAA.

Menurut Andi, keterkaitan Arif Kurniawan dengan sejumlah perusahaan yang disampaikan Kejagung dapat menjadi salah satu petunjuk awal untuk menelusuri kemungkinan hubungan antara kepentingan perusahaan dan proses pengambilan keputusan di pemerintah daerah.

Meski demikian, BANUSA mengingatkan dugaan komunikasi, intervensi maupun aliran dana belum dapat dinyatakan terjadi tanpa didukung bukti.

Karena itu, pemeriksaan perlu dilakukan melalui penelusuran dokumen, pemeriksaan keterangan para pihak, serta transaksi keuangan apabila ditemukan indikasi yang relevan.

Desak Kejagung Buka Rantai Keputusan

BANUSA meminta Kejagung tidak hanya berfokus pada perusahaan dan pihak yang memiliki kepentingan, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian administrasi yang melahirkan tiga kali status suspend tersebut.

Andi meminta penyidik memeriksa nomor dan tanggal setiap keputusan suspend, dasar hukum yang digunakan, dokumen evaluasi, rekomendasi teknis, disposisi pejabat, hingga pihak yang menyetujui dan menandatangani keputusan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah seluruh proses telah sesuai ketentuan atau terdapat dugaan penyimpangan kewenangan yang menguntungkan kepentingan tertentu.

“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada perusahaan. Rantai keputusan di dalam birokrasi juga harus diperiksa. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegasnya.

BANUSA berharap penelusuran Kejagung dapat mengungkap secara terang proses penerbitan tiga kali status suspend tersebut, termasuk peran setiap pihak berdasarkan kewenangan dan bukti yang ditemukan.

 

Laporan: Jems

Berita Terkait

Dibayar Rp 90 Juta, 3 Warga Sultra Nekat Selundupkan 9 WNA ke Australia
Pajak Hotel Fortune Rp778 Juta Belum Dibayar, PAD Pemkot Kendari Terancam
RDP di FH UHO Diwarnai Dugaan Kekerasan, Mahasiswa Mengaku Ditendang Oknum
AMPK Sultra Desak Kejati dan Polda Usut Dugaan Penyimpangan Pengadaan Bibit Kakao di Kolaka Utara
Bank Sampah Balai Kota Kendari Mulai Beroperasi, Sampah Anorganik Bisa Jadi Uang
Buser 77 Polresta Kendari Bongkar TPPO Prostitusi Online, Mahasiswa Ditangkap di Hotel
Operasi Sarang Narkoba, Kapolda Sultra: Tak Ada Jengkal Wilayah yang Dikuasai Pengedar Narkoba
Dukung Asta Cita 3 Juta Rumah, Irham Kalenggo Wujudkan Konsel SETARA Lewat Grand Sahara City

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 00:46 WITA

Dibayar Rp 90 Juta, 3 Warga Sultra Nekat Selundupkan 9 WNA ke Australia

Jumat, 20 November 2026 - 21:56 WITA

Pajak Hotel Fortune Rp778 Juta Belum Dibayar, PAD Pemkot Kendari Terancam

Jumat, 20 November 2026 - 21:47 WITA

RDP di FH UHO Diwarnai Dugaan Kekerasan, Mahasiswa Mengaku Ditendang Oknum

Jumat, 20 November 2026 - 19:47 WITA

AMPK Sultra Desak Kejati dan Polda Usut Dugaan Penyimpangan Pengadaan Bibit Kakao di Kolaka Utara

Jumat, 20 November 2026 - 16:21 WITA

Bank Sampah Balai Kota Kendari Mulai Beroperasi, Sampah Anorganik Bisa Jadi Uang

Berita Terbaru