Kompassultra.com– Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (IMALAK Sultra) menyoroti dugaan persoalan kualitas konstruksi pada proyek peningkatan/rekonstruksi jalan ruas Samaturu–Samaturu dan Donggala–Wawo–Tomboli di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak Rp5.845.400.000 dan dikerjakan oleh CV Anugrah Ria.
Ketua Umum IMALAK Sultra, Ali Sabarno, mempertanyakan kualitas pekerjaan setelah ditemukan kondisi permukaan jalan yang mengalami pelepasan material agregat hingga berlubang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ali, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat proyek infrastruktur itu menggunakan anggaran negara dengan nilai hampir Rp5,85 miliar.
“Ini bukan sekadar persoalan jalan berlubang. Ini menyangkut tanggung jawab penggunaan anggaran publik. Dengan nilai kontrak hampir Rp5,85 miliar, masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, bukan justru dihadapkan pada kerusakan ketika usia jalan masih relatif muda,” kata Ali dalam keterangannya.
IMALAK Minta Kualitas Konstruksi Diperiksa
Ali mengatakan, kerusakan berupa pelepasan agregat dan lubang pada permukaan jalan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh.
Dia menjelaskan, kualitas dan ketahanan konstruksi jalan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari mutu material, komposisi campuran, ketebalan lapisan, kepadatan hasil pemadatan, hingga kemampuan lapisan pondasi menopang beban kendaraan.
Meski demikian, IMALAK Sultra menegaskan bahwa penyebab kerusakan tidak bisa dipastikan hanya berdasarkan dokumentasi visual.
Menurutnya, diperlukan pemeriksaan langsung di lapangan, pengujian laboratorium, serta evaluasi dokumen pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui penyebab kerusakan tersebut.
“Jangan sampai pekerjaan hanya dinilai dari seberapa banyak jalan yang sudah dikerjakan, sementara kualitas dan daya tahannya justru luput dari perhatian. Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administrasi dan progres fisik,” ujarnya.
Pertanyakan Pengawasan Proyek Rp5,8 Miliar
IMALAK Sultra juga mempertanyakan mekanisme pengendalian mutu dan pengawasan selama proyek berlangsung.
Ali menilai sejumlah aspek perlu dijelaskan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Di antaranya, kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, hasil pengujian ketebalan dan kepadatan lapisan perkerasan, laporan pengawasan konsultan, hingga dasar pemeriksaan volume dan mutu sebelum pembayaran pekerjaan dilakukan.
Dia menegaskan, transparansi diperlukan untuk memastikan pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak.
Karena itu, IMALAK Sultra mendesak instansi teknis terkait membuka akses terhadap dokumen yang relevan untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen tersebut meliputi kontrak dan spesifikasi teknis, gambar rencana, hasil pengujian material dan laboratorium, hasil pengujian kepadatan serta ketebalan lapisan, laporan konsultan pengawas, berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan, serta dokumen pembayaran berdasarkan progres pekerjaan.
Desak Kontraktor dan Konsultan Beri Penjelasan
Selain meminta pemeriksaan teknis, IMALAK Sultra mendesak CV Anugrah Ria selaku kontraktor pelaksana memberikan penjelasan mengenai kondisi jalan yang disoroti tersebut.
Ali juga meminta konsultan pengawas menjelaskan pelaksanaan pengendalian mutu, pemeriksaan material, dan pengawasan pada setiap tahapan konstruksi.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
“Uang negara bukan uang tanpa pemilik. Di dalamnya ada hak masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan jalan harus menghasilkan pekerjaan yang sesuai spesifikasi, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
IMALAK Sultra Siap Kawal Persoalan
Ali menegaskan, IMALAK Sultra akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.
Dia meminta dinas terkait segera melakukan pemeriksaan teknis terhadap titik-titik kerusakan dan menyampaikan hasil evaluasi secara transparan kepada masyarakat.
Ali mengatakan, langkah tersebut penting agar persoalan kualitas konstruksi tidak berhenti sebagai polemik, tetapi ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari selesainya pekerjaan dan terserapnya anggaran. Ukuran sesungguhnya adalah kualitas infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang,” tutup Ali.
Laporan: Jems

















Komentar